Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus berupaya meningkatkan dan memeratakan layanan kesehatan bagi masyarakat, selaras dengan program strategis nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Beberapa program telah dicanangkan oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, termasuk peningkatan fasilitas kesehatan di dua Rumah Sakit Daerah (RSUD), yaitu RSUD Blambangan dan RSUD Genteng, serta pembangunan rumah sakit baru di wilayah Banyuwangi Selatan.
 |
| tinjau pembangunan rumah sakit baru di wilayah Banyuwangi Selatan |
Salah satu upaya peningkatan layanan adalah dengan melengkapi fasilitas layanan kemoterapi di RSUD Blambangan. "Layanan kemoterapi ini terus kami proses. Sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) telah disiapkan. Dengan layanan ini, kabupaten tetangga bisa juga berobat ke Banyuwangi," ujar Bupati Ipuk Fiestiandani. Dengan adanya fasilitas ini, pasien kanker stadium sedang hingga berat dapat menjalani terapi lebih dekat dengan tempat tinggalnya.
Selain layanan kemoterapi, RSUD Blambangan juga diperkuat sebagai rumah sakit rujukan nasional untuk penyakit kardiovaskular. "Rumah sakit Blambangan telah dilengkapi dengan berbagai peralatan medis modern, termasuk fasilitas Cath Lab (Kateterisasi Jantung) yang memungkinkan prosedur pemasangan ring jantung," jelas Ipuk.
Di RSUD Genteng, berbagai fasilitas kesehatan juga ditingkatkan, seperti layanan ESWL (prosedur non-invasif menghancurkan batu ginjal dengan teknologi baru), layanan endoskopi, dan kolonoskopi.
Dalam upaya pemerataan layanan kesehatan, Pemkab Banyuwangi juga menggandeng korporasi swasta untuk membangun rumah sakit di Kecamatan Pesanggaran. "Dengan rumah sakit baru ini, masyarakat di wilayah selatan seperti Pesanggaran, Siliragung, Bangorejo, Purwoharjo, dan sekitarnya akan lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan berkualitas," kata Ipuk.
Rumah sakit yang akan dibangun ini direncanakan akan mematuhi standar nasional, menyediakan layanan medis berkualitas tinggi, dan fokus pada pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu berbasis BPJS Kesehatan.
.png)
