Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pamerkan program Smart Kampung
ke anggota DPR RI dari Komisi XI, Romahurmuziy, yang mengunjungi
Banyuwangi. Anas mengajak Gus Romi, panggilan akrab Romahurmuziy melihat
langsung program Smart Kampung di Desa Blimbingsari, Banyuwangi, Kamis
(5/4/2018).
Anggota DPR RI ini diajak melihat berbagai pelayanan ditingkatkan desa yang berbasis Teknologi Informasi (TI) ini.
 | ||
| pict: Merdeka.com |
Dikatakan Bupati Anas, sejak diluncurkan Mei 2016 silam oleh
Menkominfo Rudiantara, saat ini sudah 133 desa teraliri internet
berbasis serat optik (fiber optic).
”Ada tujuh kriteria ”Smart Kampung”, yaitu pelayanan publik,
pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan
seni-budaya, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, dan melek
informasi hukum. Semua itu ditopang TI,” jelas Anas saat menunjukkan
program tersebut ke Romahurmuziy.
Program ini, lanjut Anas, berhasil menjadikan desa melakukan berbagai
inovasi. Mulai dari program kesehatan, pelayanan administrasi publik,
hingga pengelolaan wisata.
”Inovasi layanan pun makin beragam. Ada kantor desa buka malam hari,
ada yang buka Sabtu-Minggu. Ada desa yang punya ambulans hasil
modifikasi, ada desa yang Bumdesnya menggandeng Bulog memasarkan
kebutuhan pokok warga. Kini antar desa berkompetisi memberikan yang
terbaik bagi warganya,” ujar Anas.
Bupati Anas juga menerangkan, desa menjadi ujung tombak pelayanan.
Desa dan kepala desa tidak hanya dijadikan sorotan terkait besarnya dana
desa dari pusat dan alokasi dana desa dari pemerintah daerah, tapi juga
harus diberdayakan dan dipercaya. Smart Kampung memberi instrumen bagi
pemerintah desa untuk berinovasi melayani warga, sekaligus dari sisi
akuntabilitas cukup bagus karena ada e-village budgeting.
Mendengar penjelasan Anas, Romi mengaku takjub dengan pelayanan yang
menyasar hingga pedesaan. Transparansi publik terlihat jelas di Smart
Kampung ini. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) bisa dimanfaatkan untuk
kegiatan penunjang kontrol dan pengawasan anggaran APBD hingga di
tingkat bawah.
"Masyarakat bisa melihat langsung pengguna dana desa dan besaran
nilainya. Tak hanya itu, ini ruangan seperti lobby hotel. Karena kalau
biasanya di desa ya standar saja," ujarnya.
Romi mengaku jika semua daerah memiliki Smart Kampung, anggaran dana
desa dari pemerintah pusat akan bisa terserap dengan baik. Kontrol
program ini menyatu dengan program pemerintah pusat untuk kesejahteraan
rakyat di tingkat desa.
"Sesuai dengan Nawacita Presiden. Ini program untuk mengawal pembangunan dari pinggiran," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Anas juga mengajak Romi melihat Mal Pelayanan
Publik, sebuah mal yang mengintegrasikan 153 jenis pelayanan publik. (*)
