Kedatangan Walikota Kota Serambi Mekkah ini untuk memperluas wawasannya tentang berbagai progress pembanguan di Banyuwangi, salah satunya mengunjungi Mal Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi.
Aminullah mengatakan Banda Aceh telah ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu dari 14 kabupaten/kota pilot project pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Kemenpan RB memberikan rekomendasi pada
Walikota yang baru dilantik pada 7 Juli 2017 itu untuk melihat MPP yang
telah dijalankan oleh Banyuwangi.
“Kami mendapatkan petunjuk langsung dari Menpan RB untuk datang kesini agar bisa melihat bagaimana proses dan pelaksanaan pelayanan kepada warga yang berlangsung di Mal Pelayanan Publik ini," kata Aminullah usai berkeliling menyaksikan berbagai pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi.
"Ternyata perijinan yang diintegrasikan di Mal ini sangat banyak dan pelayanannya berlangsung dengan baik. Kami sudah mendapatkan ilmunya dan akan kami implementasikan di Banda Aceh,” lanjutnya.
Mal Pelayanan Publik Banyuwangi mengintegrasikan 143 layanan perijinan dengan menggunakan teknologi informasi. Di tempat ini warga bisa mengurus semua keperluan perijinannya mulai dokumen kependudukan, ijin investasi, ijin usaha, surat pencari kerja dan dokumen lainnya dalam satu tempat.
“Setelah melihat proses yang berjalan di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi kami puas dan memahami apa yang harus kami lakukan. Setelah pulang ke Banda Aceh, akan segera kami implementasikan program sebagaimana Mal Pelayanan Publik Banyuwangi,” ujarnya.
Selain melihat program MPP, kedatangan Aminullah secara khusus juga ingin berbagi ilmu tentang pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Baginya Banyuwangi dinilai sukses memajukan pariwisata daerah yang memberi dampak nyata pada perekonomian warga.
“Selain itu kami juga ingin menimba wawasan pengembangan daerah melalui sektor pariwisata. Kami juga punya potensi pariwisata tapi selama ini belum fokus, karena itu kami ingin belajar langsung dari Banyuwangi yang sudah lebih dulu bergerak maju,” Kata Aminullah.
“Kami mendapatkan petunjuk langsung dari Menpan RB untuk datang kesini agar bisa melihat bagaimana proses dan pelaksanaan pelayanan kepada warga yang berlangsung di Mal Pelayanan Publik ini," kata Aminullah usai berkeliling menyaksikan berbagai pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi.
"Ternyata perijinan yang diintegrasikan di Mal ini sangat banyak dan pelayanannya berlangsung dengan baik. Kami sudah mendapatkan ilmunya dan akan kami implementasikan di Banda Aceh,” lanjutnya.
Mal Pelayanan Publik Banyuwangi mengintegrasikan 143 layanan perijinan dengan menggunakan teknologi informasi. Di tempat ini warga bisa mengurus semua keperluan perijinannya mulai dokumen kependudukan, ijin investasi, ijin usaha, surat pencari kerja dan dokumen lainnya dalam satu tempat.
“Setelah melihat proses yang berjalan di Mal Pelayanan Publik Banyuwangi kami puas dan memahami apa yang harus kami lakukan. Setelah pulang ke Banda Aceh, akan segera kami implementasikan program sebagaimana Mal Pelayanan Publik Banyuwangi,” ujarnya.
Selain melihat program MPP, kedatangan Aminullah secara khusus juga ingin berbagi ilmu tentang pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Baginya Banyuwangi dinilai sukses memajukan pariwisata daerah yang memberi dampak nyata pada perekonomian warga.
“Selain itu kami juga ingin menimba wawasan pengembangan daerah melalui sektor pariwisata. Kami juga punya potensi pariwisata tapi selama ini belum fokus, karena itu kami ingin belajar langsung dari Banyuwangi yang sudah lebih dulu bergerak maju,” Kata Aminullah.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas
mengatakan mal pelayanan publik merupakan wujud komitmen Banyuwangi
memberikan pelayanan terbaik bagi warga.
“Kami ingin memudahkan, warga tidak perlu ke berbagai instansi untuk mengurus satu keperluan. Ini juga bentuk transparansi. Dan jika memang ada biaya resmi, pembayarannya di loket bank yang telah disediakan,” ujar Bupati Anas.
Keberadaan MPP, kata Anas, juga untuk memberikan kepastian bagi investor yang masuk Banyuwuangi.
“Kami ingin memudahkan, warga tidak perlu ke berbagai instansi untuk mengurus satu keperluan. Ini juga bentuk transparansi. Dan jika memang ada biaya resmi, pembayarannya di loket bank yang telah disediakan,” ujar Bupati Anas.
Keberadaan MPP, kata Anas, juga untuk memberikan kepastian bagi investor yang masuk Banyuwuangi.
“Investor cukup datang di Mal Pelayanan
Publik, semua proses terbuka, bahkan advice planning juga di situ. Kalau
dulu kan harus ke beberapa dinas. Pelayanan yang memudahkan rakyat
seperti ini bisa direplikasi lebih banyak lagi,” ujarnya.
Terkait pariwisata, kata Anas, Banyuwangi dan Banda Aceh pada dasarnya memiliki kesamaan kultur dimana mayoritas penduduknya adalah muslim. Hal ini juga menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan wisata Banyuwangi namun di bingkai dalam segmentasi pariwisata.
“Kami telah membuat segmentasi pariwisata yang jelas yakni menyasar wisatawan yang ingin menikmati alam dan budaya. Selama ini kami tidak mengijinkan dibukanya tempat-tempat hiburan malam karena memang segmentasi wisatawan kami bukan yang seperti itu. Ijin hotel yang kami keluarkan hanya bintang tiga ke atas otomatis konsumennya juga terseleksi. Kebijakan ini terbukti efektif dalam menyaring wisatawan yang datang bahkan wisatawan kami terus meningkat dari 500 ribu menjadi 4,8 juta per tahun,” terang Anas.
Anas juga memberikan kunci untuk membuat wisatawan tertarik datang ke Banyuwangi, yaitu berinovasi membuat atraksi wisata yang menarik sambil menjaga kebersihan daerah dan memberikan sambutan ramah pada mereka.
“Keterlibatan aparatur birokrasi turut menentukan kesuksesan program pariwisata yang telah kami rancang karena mereka adalah eksekutornya. Sebanyak 77 even wisata Banyuwangi Festival semuanya dilaksanakan oleh PNS daerah. Juga jangan lupa melibatkan segenap masyarakat untuk mendukung pariwisata, karena merekalah tuan rumah yang sebenarnya,” tambah Anas.
source: tribunnews.com
Terkait pariwisata, kata Anas, Banyuwangi dan Banda Aceh pada dasarnya memiliki kesamaan kultur dimana mayoritas penduduknya adalah muslim. Hal ini juga menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan wisata Banyuwangi namun di bingkai dalam segmentasi pariwisata.
“Kami telah membuat segmentasi pariwisata yang jelas yakni menyasar wisatawan yang ingin menikmati alam dan budaya. Selama ini kami tidak mengijinkan dibukanya tempat-tempat hiburan malam karena memang segmentasi wisatawan kami bukan yang seperti itu. Ijin hotel yang kami keluarkan hanya bintang tiga ke atas otomatis konsumennya juga terseleksi. Kebijakan ini terbukti efektif dalam menyaring wisatawan yang datang bahkan wisatawan kami terus meningkat dari 500 ribu menjadi 4,8 juta per tahun,” terang Anas.
Anas juga memberikan kunci untuk membuat wisatawan tertarik datang ke Banyuwangi, yaitu berinovasi membuat atraksi wisata yang menarik sambil menjaga kebersihan daerah dan memberikan sambutan ramah pada mereka.
“Keterlibatan aparatur birokrasi turut menentukan kesuksesan program pariwisata yang telah kami rancang karena mereka adalah eksekutornya. Sebanyak 77 even wisata Banyuwangi Festival semuanya dilaksanakan oleh PNS daerah. Juga jangan lupa melibatkan segenap masyarakat untuk mendukung pariwisata, karena merekalah tuan rumah yang sebenarnya,” tambah Anas.
source: tribunnews.com
